Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengepung Kalimantan dengan skala yang mengkhawatirkan pada Agustus 2026. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas indikatif karhutla nasional periode Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, melonjak 120 persen dibanding periode yang sama pada 2019, 110 persen dibanding 2023, dan 366 persen dibanding 2025. Kalimantan Barat menjadi salah satu episentrum utama dengan luas karhutla Januari–Juni saja mencapai 68.422,03 hektare, sehingga persoalan ini tidak bisa lagi dibaca sekadar sebagai dampak cuaca kering semata, melainkan cerminan lemahnya tata kelola ruang dan pengawasan lahan gambut.
Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengepung Kalimantan dengan skala yang mengkhawatirkan pada Agustus 2026. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas indikatif karhutla nasional periode Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, melonjak 120 persen dibanding periode yang sama pada 2019, 110 persen dibanding 2023, dan 366 persen dibanding 2025. Kalimantan Barat menjadi salah satu episentrum utama dengan luas kebakaran hutan dan lahan pada Januari–Juni saja mencapai 68.422,03 hektare, sehingga persoalan ini tidak bisa lagi dibaca sekadar sebagai dampak cuaca kering semata, melainkan cerminan lemahnya tata kelola ruang dan pengawasan lahan gambut.
Ironisnya, lonjakan karhutla ini justru terjadi di tengah anggaran penanggulangan bencana yang menyusut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam siaran persnya menyoroti bahwa Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana pada 2026 hanya sebesar Rp4,63 triliun, sementara pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan hanya Rp491 miliar. WALHI Kalimantan Barat pun mendesak pemerintah berhenti menjadikan cuaca sebagai kambing hitam, karena pola kebakaran yang berulang di lokasi yang sama setiap tahun justru membuktikan lemahnya pengawasan dan tata kelola lahan oleh negara.
Kritik senada juga datang dari Greenpeace Indonesia, yang menilai pemerintah masih memperlakukan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana musiman yang baru ditangani setelah api membesar dan asap memenuhi udara. Peneliti senior Greenpeace, Sapta Ananda Proklamasi, menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca saja bukan solusi yang tepat, dan pemerintah semestinya lebih fokus membenahi akar masalah seperti pengelolaan tata air serta pemulihan kawasan gambut yang rusak. Menurut Greenpeace, negara memiliki sumber daya yang cukup besar untuk memberikan solusi yang lebih nyata ketimbang sekadar merespons ketika kebakaran sudah meluas.
Kondisi ini semakin serius karena Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga 400 ribu kasus per minggu secara nasional akibat kabut asap kebakaran hutan. Di balik data-data terkini tersebut, tren kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dari tahun ke tahun sebenarnya menunjukkan pola yang berulang: sempat menurun di satu periode, lalu kembali melonjak ketika penanganan tidak dilakukan secara konsisten dan sistemik. Memahami tren ini penting agar pemerintah didorong untuk lebih serius mencegah karhutla sejak dini, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk ikut meringankan beban saudara-saudara yang terdampak.
Baca Juga: Kapan Waktu Mustajab Berdoa di Hari Jumat?
Tren Data Karhutla di Kalimantan dari Tahun ke Tahun
Berdasarkan catatan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) milik Kementerian Kehutanan, luas karhutla di lima provinsi Kalimantan cenderung berfluktuasi dalam tujuh tahun terakhir, dengan lonjakan besar pada 2019 dan kembali meningkat pada 2023. Beberapa angka kebakaran hutan dan lahan yang tercatat di berbagai wilayah Kalimantan antara lain:
| Tahun/Periode | Wilayah | Luas Karhutla |
|---|---|---|
| 2019 | Kalimantan Barat | 151.919 ha |
| Jan–Apr 2024 | Kalimantan Timur | 18.451 ha (tertinggi nasional periode itu) |
| 2024 | Kalimantan Barat | 24.154 ha (turun 84% dari 2019) |
| 2024 | Kalimantan Utara | ±2.400 ha (naik dari ±790 ha pada 2023) |
| Jan–Sep 2025 | Kalimantan Barat | 23.118,65 ha |
| Jan–Agu 2025 | Kalimantan Tengah | 1.353,73 ha |
| Jan–Jul 2026 | Seluruh Kalimantan (versi Walhi) | 33.837 ha, dengan 34.262 titik panas |
Menariknya, penurunan signifikan sempat terjadi di Kalimantan Barat, yakni sekitar 84 persen dibandingkan puncak kebakaran pada 2019. Namun demikian, catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa luas kebakaran memang menurun secara umum pada 2024 dan 2025, tetapi tidak pernah benar-benar nol di seluruh provinsi Kalimantan setiap tahunnya. Penyebab utamanya masih didominasi aktivitas manusia, khususnya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar, yang risikonya semakin tinggi saat musim kemarau dan di atas lahan gambut yang mudah terbakar.
Salah satu alasan mengapa kebakaran hutan di Kalimantan kerap butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar padam terletak pada karakteristik tanah gambut itu sendiri. Kajian dari tim Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia menjelaskan bahwa lahan gambut terbentuk dari tumpukan sisa vegetasi purba yang mengering menjadi sangat mudah terbakar saat musim kemarau, dan api tidak hanya membakar permukaan tetapi juga merambat serta bertahan di lapisan bawah tanah. Akibatnya, petugas pemadam di lapangan kerap terkecoh karena bagian atas tanah tampak sudah padam, padahal bara api masih menyala di kedalaman satu hingga dua meter dan bisa kembali menjalar ke area lain.
Baca Juga: Kisah Thalhah bin Ubaidillah, Sahabat Rasulullah yang Gelisah Menyimpan Harta
Dampak Karhutla bagi Kesehatan dan Kehidupan Masyarakat Kalimantan
Data karhutla bukan sekadar angka luas lahan yang terbakar, karena di baliknya ada jutaan warga yang harus menanggung dampaknya secara langsung. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa jumlah penduduk terdampak karhutla di Kalimantan dan Sumatera mencapai lebih dari 3,1 juta jiwa yang tersebar di puluhan kabupaten/kota, dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebagai keluhan kesehatan yang paling banyak dilaporkan. Di beberapa daerah, lonjakannya cukup drastis, misalnya ribuan kasus ISPA di Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan) dan ratusan kasus di Kabupaten Kayong Utara serta Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah) dalam kurun waktu singkat.
Kelompok yang paling rentan terdampak asap kebakaran hutan dan lahan adalah balita, lansia, dan ibu hamil. Sejumlah daerah bahkan sempat menghentikan kegiatan belajar tatap muka dan mengalihkannya ke pembelajaran daring demi melindungi anak-anak dari paparan kabut asap yang memburuk. Selain gangguan pernapasan, kualitas udara yang buruk juga berdampak pada aktivitas sehari-hari, mulai dari terganggunya jarak pandang di jalan raya hingga penundaan sejumlah penerbangan.
